Hans Susanto

Source : Detik Finance

Jakarta – Pemerintah berencana untuk memasang alat pendeteksi berupa RFID (Radio Frequency Identification) yang akan memberikan sinyal jika ada angkutan umum plat kuning yang membeli BBM subsidi melewati batas wajar.

Demikian disampaikan oleh Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Evita Herawati Legowo di kantor ESDM, jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta (17/12/2010).

“Dulu kan sempat diusulkan pakai smartcard, tapi kalau sekarang rencananya pakai RFID ini. Jadi nanti ditaruh di mobil (plat kuning) dan dikasih melalui pihak kepolisian rencananya,” ujar Evita.

Evita mengatakan penggunaan RFID tersebut agar memudahkan proses pengawasan, karena takut ada praktik-praktik tak wajar dilakukan oleh angkutan umum plat kuning tersebut.

“BPH Migas sudah menyiapkan alatnya dan juga aturannya. Tugas saya nanti mensosialisasikan ini bersama juga dengan BPH Migas. Jadi nanti ada kerjasama dengan BPH Migas dan Dirjen Migas juga. Nanti alat itu (RFID) ditaruh di kendaraan yang diperbolehkan (menerima BBM Bersubsidi) untuk memonitor volume pemakaian BBM.” jelasnya lebih lanjut.

Evita melanjutkan sebelumnya juga ada beberapa opsi, termasuk yang menggunakan smartcard, namun menggunakan smartcard dirasa lebih sulit.

“Kalau pakai smartcard nanti ada barcode-nya, tapi kalau kena hujan kemungkinan bisa rusak. Jadi lebih memungkinkan kalau pakai RFID itu. Tapi sejauh ini masih dikaji, nanti juga akan coba ditenderkan,” ujarnya.

“Kan negara lain hampir tidak ada lagi yang mensubsidi ini (BBM), penggunaan RFID hanya sebatas metode pilihan untuk kita sebagai acuan. Lagipula kita tidak harus mencontek dari orang lain,” tegasnya.

Seperti diketahui, Komisi VII DPR dan pemerintah telah menyetujui kebijakan pembatasan BBM subsidi akan dimulai pada akhir kuartal I-2011. Mulai akhir Maret 2011 mobil plat hitam tak boleh lagi mengkonsumsi BBM subsidi.