Pembatasan BBM Tak Ada Gunanya Dilakukan Cepat-Cepat
Source : Detik Finance
Jakarta – Pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai tidak berguna jika diterapkan dalam waktu dekat ini. Pasalnya, dana penghematan dari program tersebut masih sulit dimanfaatkan.
“Dalam jangka panjang subsidi memang harus dikurangi secara gradual, salah satunya dengan pembatasan konsumsi BBM. Namun tidak untuk saat ini, pengurangan subsidi tidak ada hasilnya apabila hasil dari penghematan tidak bisa terpakai,” ujar ekonom Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (15/12/2010).
Sebagai informasi, Pemerintah berencana menerapkan kebijakan penghematan konsumsi BBM bersubsidi mulai triwulan II 2011. Awalnya, kebijakan tersebut direncanakan mulai 1 Januari 2011 tetapi tidak disepakati DPR RI. Dari program tersebut, pemerintah berharap akan mendapatkan dana hasil penghematan sebesar Rp 3,8 triliun.
Namun, Purbaya menilai pemerintah akan sulit merealisasikan hasil dari penghematan tersebut karena belum ada jalur untuk alokasinya.
“Pemerintah belum bisa menyerap anggaran dengan baik. Kalau hasil dari penghematan tersebut untuk pembangunan infrastruktur, misalnya, masih ada masalah seperti pengadaan lahan,” ujarnya.
Sampai akhir November 2010, belanja negara tercatat sebesar Rp 817 triliun rupiah atau 72,6 persen. Hingga akhir tahun, realisasi belanja negara diperkirakan sebesar Rp 1.078 triliun rupiah atau 95,7 persen.
“Kalau konsumsi BBM bersubsidi dikurangi sementara belanja pemerintah masih lambat, masyarakat hanya merugi karena tidak ada hasil pembangunan yang bisa dinikmati. Dengan kondisi saat ini, pembatasan konsumsi BBM untuk penghematan anggaran tidak ada gunanya,” ujarnya.
Oleh karena itu, Purbaya menyatakan pemerintah harus terlebih dulu memerbaiki kinerja penyerapan anggaran. Dengan begitu, masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan yang didapatkan dari penghematan subsidi BBM.
Di sisi lain, lanjutnya, kebijakan penghematan konsumsi BBM bersubsidi juga berpotensi menyebabkan lonjakan inflasi apabila tidak diterapkan secara hati-hati.
“Kalau dampak pembatasan konsumsi bisa diisolasi hanya kepada kendaraan pribadi saja, maka dampak inflasi tidak signifikan. Namun kalau tidak bisa, maka konsumen akan mengalami kenaikan harga lebih dari 50 persen,” ujarnya.
Purbaya menambahkan apabila dampak dari kebijakan tersebut menyangkut ke transportasi publik maka akan ada inflasi tambahan sekitar 3,5 persen.
“Dengan begitu, maka inflasi 2011 bisa mendekati 10 persen. Namun ini adalah worst case scenario,” tandasnya.
