Hans Susanto

Sumber : Detik Finance

Jakarta – Pemerintah menarik kembali ucapan yang menyatakan Tarif Dasar Listrik (TDL) dipastikan naik 15% di 2011, sehingga subsidi listrik 2011 turun dari Rp 55,1 triliun di 2010 menjadi Rp 41 triliun.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, penurunan subsidi listrik yang dilakukan di 2011 bukan berarti menyatakan TDL akan naik. Karena masih banyak pilihan yang bisa dilakukan untuk menutupi kekurangan biaya akibat penurunan subsidi listrik tersebut.

“No, kalau bicara pemotongan subsidi tidak otomatis kenaikan TDL, jangan berpikir dulu ke arah itu, itu hanya salah satu tapi kan sejauh mungkin kita harus lihat itu harus bisa diefisiensikan,” ujar Hatta di Kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (2/9/2010).

Hatta menyebutkan beberapa opsi yang bisa dikaji untuk mengatasi masalah tersebut adalah mengganti penggunaan BBM dengan batubara.

“Misal tadi pakai BBM sekarang pakai batubara, dengan masuknya 2.000 MW batubara maka itu costnya akan turun. Ini yang dibicarakan pemerintah dengan DPR, jadi kita tidak bisa mengatakan, dengan penurunan subsidi maka itu otomatis TDL akan naik. Belum tentu,” jelasnya.

Mengenai pengurangan subsidi tersebut, pemerintah telah menyusun dalam roadmap RPJMN per 5 tahun. Pengurang ini juga terkait dengan subsidi pupuk dan BBM. Dalam pembuatan roadmap tersebut, pemerintah tetap memerhatikan inflasi dan daya beli masyarakat.

“Roadmap itu jangka menengah panjang, baik untuk pupuk, TDL maupun BBM, dan itu memerlukan pengkajian yang mendalam dan komprehensif, tidak ujug-ujug diterapkan karena semua aspek harus dilihat, terhadap inflasi, daya beli, kemampuan masyarakat kita, ini,” jelas Hatta.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan dalam roadmap tersebut, pemerintah telah merencanakan penyelesaian subsidi pupuk dalam 3 tahun, subsidi listrik dalam 4 tahun, dan subsidi BBM dalam 5 tahun.

Pasalnya, Agus Marto menyatakan hampir 30% dari anggaran APBN dihabiskan untuk membiayai subsidi dan bayar bunga. Padahal jika anggaran tersebut bisa dialihkan kepada investasi maka bisa membiayai pembangunan lebih banyak lagi.

“Untuk menangani subsidi jadi kita itu ingin menangani subsidi pupuk dalam jangka waktu 3 tahun. Kita akan menangani subsidi listrik dalam waktu 4 tahun dan menangani subsidi BBM dalam 5 tahun tapi bukan berarti kita tidak memerhatikan kaum yang termarginalkan atau kaum yang susah, kita akan ada program khusus untuk mengurusi dan memerhatikan dan memberdayakan masyarakat yang termarginalkan atau yang miskin, tapi untuk pupuk listrik dan BBM kita perlu suatu roadmap yang intinya membuat APBN kita lebih sehat,” tandasnya.